Pemerintah Rencanakan Relokasi Badak Jawa, Pemkab Pandeglang Menolak
JAKARTA – Pemerintah berencana memindahkan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Rencana tersebut bertujuan mengurangi risiko kepunahan akibat ancaman bencana alam, terutama erupsi dan tsunami Gunung Anak Krakatau.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan ketergantungan populasi badak Jawa pada satu habitat berpotensi mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut. Ia menilai aktivitas seismik dan vulkanik di kawasan Selat Sunda dapat memicu bencana yang membahayakan seluruh populasi.
“Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah,” ujar Hashim dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Ankara, Turki.
Pemindahan tersebut direncanakan untuk membentuk populasi kedua (second population) di Alas Purwo sehingga keberadaan badak Jawa tidak hanya bergantung pada Ujung Kulon. Pemerintah juga tengah menjajaki pendanaan konservasi melalui investor dan lembaga donor internasional dalam forum COP31.
Hashim optimistis rencana tersebut memperoleh dukungan global. Ia mencontohkan kerja sama Indonesia-Norwegia dalam penanganan perubahan iklim yang menghasilkan tambahan kontribusi US$100 juta atau sekitar Rp1,8 triliun setelah Indonesia berhasil menekan deforestasi.
Meski demikian, rencana relokasi mendapat penolakan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyatakan keberatan apabila badak Jawa dipindahkan keluar wilayahnya. Iing menilai badak Jawa merupakan ikon sekaligus kebanggaan Kabupaten Pandeglang. Ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi kembali rencana tersebut sebelum mengambil keputusan.
“Saya sangat menolak ketika ada pemindahan Badak Jawa yang notabene Badak Jawa ini adalah ikonnya Kabupaten Pandeglang,” kata Iing, dikutip dari Liputan6 SCTV, Senin (16/11/2026). Ia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan memperhatikan keberadaan badak Jawa sebagai simbol daerah.