Federasi Futsal Indonesia Dibekukan Kemenkum atas Perintah PSSI, Erick Thohir Makin Mengobrak-abrik FFI?
Kisruh internal Federasi Futsal Indonesia (FFI) kembali memasuki babak baru. Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik FFI pada Senin (16/11/2026). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari surat resmi PSSI tertanggal 13 November 2026 yang meminta pembatasan akses administrasi federasi. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI kini mengambil langkah lebih jauh dalam penyelesaian polemik kepengurusan FFI.
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan untuk mencegah perubahan data kepengurusan sebelum terdapat kejelasan mengenai kepemimpinan definitif FFI. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya menyasar akses administrasi badan hukum, bukan menghentikan aktivitas organisasi maupun kompetisi futsal di Indonesia. Kemenkum akan menindaklanjuti administrasi setelah Kongres Luar Biasa (KLB) digelar dan PSSI menyampaikan hasil kepengurusan definitif.
Langkah PSSI ini tidak bisa dilepaskan dari polemik pemberhentian Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI dan penunjukan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Michael sebelumnya menolak keputusan tersebut dan mempertanyakan dasar pemberhentiannya. Ia bahkan menyatakan siap menempuh jalur hukum untuk melawan keputusan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan organisasi. Perselisihan yang awalnya berkutat pada pergantian kepemimpinan kini merembet hingga urusan administrasi badan hukum federasi.
Situasi ini pun memunculkan pertanyaan mengenai arah penyelesaian konflik di tubuh futsal Indonesia. Ketika PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengambil peran besar dalam menentukan langkah organisasi, polemik FFI justru semakin melebar hingga melibatkan Kemenkum. Alih-alih segera menemukan titik temu, persoalan kepengurusan kini harus menunggu pelaksanaan KLB untuk mendapatkan kepastian. Publik tentu berharap konflik di tingkat pengurus tidak justru mengorbankan pembinaan atlet, kompetisi, dan masa depan prestasi futsal Indonesia.
Catatan penting untuk judul: Secara faktual, istilah yang tepat adalah diblokir sementara akses administrasi FFI, bukan federasinya dibekukan. Kemenkum juga menegaskan kegiatan futsal tetap berjalan.
Sumber referensi: