Massive Attack Dilarang Tampil di Singapura Usai Kibarkan Bendera Palestina

Band trip-hop asal Inggris, Massive Attack, dilarang tampil kembali di Singapura setelah dua anggotanya mengibarkan bendera Palestina dan menyuarakan dukungan terhadap Palestina dalam konser mereka di The Star Performing Arts Centre, Rabu (29/7/2026).

Aksi tersebut memicu laporan kepada kepolisian Singapura dan berujung pada penyelidikan oleh otoritas setempat. Kepolisian Singapura menyatakan telah memberikan peringatan keras kepada dua anggota band yang terlibat sekaligus melarang keduanya kembali memasuki negara tersebut.

Dalam pernyataannya, kepolisian menyebut keputusan tersebut diambil setelah penyelidikan dan konsultasi dengan jaksa negara. Sementara itu, Infocomm Media Development Authority (IMDA) juga menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan izin penyelenggaraan konser.

Kibarkan Bendera Palestina dan Serukan “Free Palestine”

Kontroversi bermula ketika dua anggota Massive Attack terlihat membentangkan bendera Palestina di atas panggung saat konser berlangsung. Salah satu anggota band juga meneriakkan “Free Palestine”, yang kemudian diikuti oleh sejumlah penonton.

Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan bendera Palestina dibentangkan di hadapan penonton yang memberikan sorakan. Aksi tersebut kemudian menjadi perhatian otoritas Singapura karena negara tersebut memiliki aturan ketat mengenai penggunaan simbol dan penyampaian pesan politik di ruang publik.

Kepolisian Singapura menyatakan bahwa kedua anggota band tersebut telah diberikan stern warnings atau peringatan keras terkait dugaan pelanggaran terhadap Foreign National Emblems (Control of Display) Act 1949 dan Public Order Act.

Kedua aturan tersebut antara lain mengatur penggunaan bendera atau lambang negara asing di ruang publik serta penyelenggaraan kegiatan yang memiliki unsur politik.

“Notwithstanding the event organiser’s prior acknowledgment of the licence conditions, during the performance, two band members held a foreign flag on stage, and one of them also shouted ‘Free Palestine’,” ujar kepolisian Singapura dalam pernyataannya.

Singapura Larang Massive Attack Tampil Lagi

Penyelidikan tersebut tidak hanya berujung pada peringatan bagi dua anggota band. Kepolisian Singapura juga memutuskan untuk melarang mereka kembali memasuki negara tersebut.

Sejalan dengan keputusan tersebut, IMDA menyatakan tidak akan memberikan izin bagi Massive Attack untuk mengajukan pertunjukan berikutnya di Singapura.

Regulator media tersebut juga masih menyelidiki kemungkinan pelanggaran terhadap sejumlah persyaratan izin konser. Salah satu ketentuan yang disebutkan melarang adanya pengibaran bendera sebagai bentuk dukungan terhadap suatu kelompok atau tujuan tertentu.

Dengan adanya larangan masuk terhadap anggota band, peluang Massive Attack untuk kembali menggelar konser di Singapura pun praktis tertutup.

Promotor konser, Lushington Entertainments, sebelumnya menyatakan mengetahui adanya laporan kepolisian terkait pertunjukan tersebut dan memastikan akan bekerja sama dengan otoritas yang berwenang.

Konser pada 29 Juli itu sendiri merupakan satu-satunya jadwal Massive Attack di Singapura dalam rangkaian tur dunia mereka. Setelah meninggalkan negara tersebut, band ini dijadwalkan melanjutkan tur ke Seoul, Korea Selatan.

Konser Juga Diwarnai Pesan Politik

Aksi pengibaran bendera Palestina bukan satu-satunya unsur politik dalam pertunjukan Massive Attack. Berdasarkan laporan media, konser tersebut juga menampilkan visual bernuansa politik di layar panggung.

Materi visual tersebut antara lain memuat kritik terhadap perusahaan teknologi Amerika Serikat, Palantir, serta menyinggung sejumlah konflik dan isu geopolitik seperti Sudan, Ukraina, hubungan Amerika Serikat dan Iran, hingga konflik di Gaza.

Massive Attack bahkan dilaporkan memberi tahu penonton bahwa salah satu lagu dalam daftar penampilan mereka harus dikeluarkan karena adanya aturan lokal di Singapura.

Kehadiran berbagai pesan tersebut sebenarnya sejalan dengan karakter Massive Attack yang selama bertahun-tahun dikenal memiliki sikap terbuka terhadap isu politik dan kemanusiaan.

Massive Attack Punya Rekam Jejak Dukungan terhadap Palestina

Massive Attack merupakan salah satu pelopor genre trip-hop yang terbentuk di Bristol pada 1988. Band ini kini beranggotakan dua pendiri, Robert Del Naja dan Grant Marshall.

Dalam beberapa tahun terakhir, Massive Attack secara terbuka menyuarakan kritik terhadap tindakan militer Israel di Gaza dan menunjukkan dukungan terhadap perjuangan Palestina.

Pada 2025, band tersebut juga membentuk sebuah sindikat seniman yang ditujukan untuk mendukung musisi yang menyuarakan pandangan terkait konflik tersebut.

Sikap politik para anggotanya juga pernah berujung pada persoalan hukum di Inggris. Pada awal 2026, Robert Del Naja dilaporkan ditangkap ketika mengikuti demonstrasi di London yang mendukung Palestine Action, organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah Inggris.

Dengan rekam jejak tersebut, pesan politik yang disampaikan Massive Attack dalam konser Singapura bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru bagi band tersebut.

Mengapa Singapura Sangat Ketat terhadap Aksi Politik?

Keputusan Singapura terhadap Massive Attack tidak dapat dilepaskan dari kebijakan negara tersebut dalam mengatur ekspresi politik di ruang publik.

Singapura dikenal memiliki aturan ketat terhadap demonstrasi, penggunaan simbol asing, serta kegiatan yang dianggap memiliki unsur politik. Pemerintah berulang kali menyatakan bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama.

Isu konflik Israel-Palestina sendiri menjadi salah satu persoalan yang sangat sensitif di negara tersebut. Pada 2023, Kementerian Dalam Negeri Singapura telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat menghindari penggunaan maupun pengibaran simbol yang berkaitan dengan konflik Israel-Hamas di ruang publik.

Saat itu, pemerintah Singapura menekankan bahwa konflik tersebut merupakan isu emosional dan masyarakat tidak boleh menganggap remeh keharmonisan antaragama dan antarras.

Singapura sendiri secara resmi mendukung solusi dua negara, dengan negara Palestina berdiri berdampingan dengan Israel, serta mendukung keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Meski demikian, pemerintah tetap mengambil sikap tegas terhadap bentuk ekspresi politik publik yang dianggap berpotensi memengaruhi keharmonisan sosial.

Pemerintah Singapura: Jangan Bawa Politik Asing ke Dalam Negeri

Kepolisian Singapura menegaskan bahwa mereka memandang serius tindakan yang dinilai berpotensi mengganggu keharmonisan ras dan agama di negara tersebut.

Otoritas juga mengimbau masyarakat, termasuk warga asing, untuk tidak membawa persoalan politik dari luar negeri ke ruang publik Singapura.

“Peace and harmony between different races and religions in Singapore should not be taken for granted,” demikian sikap yang kembali ditegaskan otoritas Singapura.

Pemerintah berpendapat bahwa perkembangan konflik di luar negeri tidak boleh sampai memicu ketegangan di dalam negeri. Karena itu, ekspresi publik yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina mendapat pengawasan ketat.

Singapura Tetap Jadi Pusat Konser di Asia Tenggara

Keputusan terhadap Massive Attack terjadi di tengah posisi Singapura sebagai salah satu tujuan utama konser internasional di Asia Tenggara.

Negara tersebut sebelumnya menjadi tempat penyelenggaraan konser sejumlah musisi besar dunia, termasuk Taylor Swift, Coldplay, Ed Sheeran, dan Bruno Mars.

Kasus Massive Attack pun kembali memperlihatkan bagaimana musisi internasional harus berhadapan dengan regulasi lokal ketika membawa pesan politik ke atas panggung.

Bagi Massive Attack, larangan tersebut menjadi konsekuensi terbaru dari sikap politik yang selama ini mereka tunjukkan secara terbuka. Sementara bagi Singapura, keputusan ini menegaskan kembali pendekatan pemerintah yang ketat terhadap ekspresi politik di ruang publik.

Untuk saat ini, Massive Attack melanjutkan tur dunia mereka ke Seoul setelah menyelesaikan satu-satunya jadwal di Singapura. Di sisi lain, pemerintah Singapura telah memastikan bahwa band tersebut tidak akan mendapatkan izin untuk tampil kembali di negara tersebut dalam waktu mendatang.