Erick Thohir Lengserkan Michael Sianipar, Kursi Ketua Umum FFI Beralih ke Vivin Cahyani
PSSI resmi memberhentikan Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) pada Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal Yunus Nusi. Sebagai penggantinya, PSSI menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco), Vivin Cahyani, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI hingga terbentuk kepengurusan baru melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
PSSI menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan KLB, yang terdiri dari 20 surat klub anggota dan 28 surat Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). Jumlah tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan minimal dua pertiga pemilik hak suara. Situasi ini menjadi puncak dari polemik internal FFI yang sebelumnya diwarnai persoalan tata kelola kompetisi, pemberhentian Sekjen Budi Setiawan, hingga pengunduran diri sejumlah anggota Exco.
Namun, Michael Sianipar tidak menerima keputusan tersebut begitu saja. Ia menegaskan masih menganggap dirinya sebagai Ketua Umum FFI yang sah karena kepengurusannya memiliki pengesahan dari Kementerian Hukum serta dilindungi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Michael bahkan menyebut penunjukan Plt di luar mekanisme organisasi sebagai tindakan ilegal. Ia menyatakan pihaknya siap melaporkan pihak yang menerbitkan keputusan tersebut kepada Kementerian Hukum hingga kepolisian apabila penunjukan itu tetap diberlakukan.
Melalui pernyataan resminya pada Jumat (13/11/2026), Michael juga meminta pihak-pihak yang masih ingin melanjutkan transformasi futsal Indonesia agar tidak gentar menghadapi situasi tersebut. Ia menyebut ada kekuatan besar yang sedang bergerak dan mengganggu keutuhan futsal Indonesia. Michael turut meminta PSSI bersikap objektif serta membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan ini dengan menghormati aturan dan kedudukan hukum FFI. Dengan adanya penolakan dari Michael, pergantian kepemimpinan federasi kini masih diwarnai polemik yang berpotensi berlanjut ke jalur hukum.
