Badai Penyadapan di Istana, Ketika Perwira Tinggi Polisi Menjadi Tersangka Kasus Akses Ilegal terhadap Presiden
Dunia hukum dan politik Indonesia mendadak heboh. Bareskrim Polri resmi mengusut kasus dugaan penyadapan tanpa izin (illegal access) yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya kepala negara, sejumlah pejabat, tokoh politik, hingga wartawan juga masuk dalam daftar sasaran. Peristiwa ini menyita perhatian publik bukan hanya karena korbannya seorang presiden, melainkan juga karena sosok-sosok yang terseret.
Lewat penyidikan berbasis pembuktian ilmiah (scientific crime investigation), penyidik Polri menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka:
• Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri dan
mantan Kepala Staf Kepresidenan) • Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution • Irjen Pol. Eko Hadi Santoso • Irjen Pol. Slamet Uliandi
Tiga di antara para tersangka itu sudah langsung ditahan di Rutan Mako Brimob. Selain jalur pidana, Polri juga menyiapkan sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) untuk menindak sanksi kepolisian bagi yang bersangkutan.
Modus Operasi Penyadapan
Polri mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan ilegal ini berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para pelaku memasukkan nomor ponsel korban ke sistem resmi kepolisian (Lawful Interception Management System / LIMS). Tindakan tersebut dilakukan tanpa surat tugas, tanpa verifikasi resmi, dan tidak berkaitan dengan proses hukum apa pun.
Pada Oktober 2026, para tersangka diduga menyuruh petugas menghapus rekaman sadapan untuk menghilangkan jejak. Atas tindakan ini, mereka dijerat pasal penyadapan ilegal dan perusakan data elektronik dalam KUHP serta UU ITE.
Sikap Istana dan Proses Hukum
Presiden Prabowo Subianto prihatin atas ditembusnya kerahasiaan komunikasi di lingkungan pemerintahan. Lewat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Istana mendukung penuh Bareskrim Polri untuk mengusut kasus ini secara transparan. Saat ini, penyidik terus bekerja untuk mengungkap motif utama di balik aksi penyadapan tersebut.
