Dua Tahun Prabowo-Gibran: Capaian Pemerintah dan Kritik Greenpeace Soal Krisis Iklim
Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pasangan Presiden dan Wakil Presiden ni menjalankan berbagai program prioritas, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pangan, dan pembangunan infrastruktur.
Dua tahun pertama, menjadikan momentum untuk melihat sejauh mana program pemerintahan berjalan dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Di tengah berbagai capaian yang disampaikan pemerintah, peringatan tersebut juga diwarnai dengan adanya aksi Greenpeace Indonesia yang mengangkat persoalan tentang krisis iklim dan meningkatnya beban biaya hidup.
Program Prioritas dan Capaian Pemerintah
Dalam dua tahun pertama masa pemerintahannya, Prabowo-Gibran menempatkan sejumlah program sebagai prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Revitalisasi Fasilitas Pendidikan, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, serta penguatan ketahanan di bidang pangan menjadi beberapa agenda yang dijalankan.
Mengutip dari laporan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, pemerintah melaporkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 62 juta penerima manfaat. Di bidang pendidikan, pemerintah juga menyampaikan bahwa 265 Sekolah Rakyat telah hadir dan sebanyak 30 ribu sekolah telah direnovasi.
Angka tersebut merupakan capaian yang disampaikan pemerintah untuk menggambarkan pelaksanaan program prioritasnya. Namun, keberhasilan dari kebijakan tidak hanya dapat dilihat dari jumlah penerima manfaatnya atau fasilitas yang dibangun saja, tetapi dari kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, dan manfaat yang dirasakan masyarakat juga menjadi bagian paling penting dalam evaluasi.
Greenpeace Menggelar Aksi di Bundaran HI
Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026). Pada hari yang sama, aksi demonstrasi juga berlangsung di sejumlah titik Jakarta, seperti Monas, Tugu Tani, Tugu Proklamasi, Gedung DPR/MPR RI, dan kawasan lainnya. Di luar Jakarta, aksi juga turut digelar di Yogyakarta, termasuk kawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jalan Malioboro, serta Bandung. Berbagai aksi tersebut membawa tuntutan terkait evaluasi kebijakan pemerintah, krisis iklim, hingga persoalan terkait ekonomi masyarakat.
Dalam Aksinya, para aktivis Greenpeace membentangkan dua spanduk berukuran besar dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”, sedangkan spanduk kedua bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.
Melalui aksi tersebut, Greenpeace mendesak pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih serius lagi dalam menangani krisis iklim Organisasi lingkungan itu menilai dampak krisis iklim tidak hanya berkaitan dengan kerusakan alam, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan, pendapatan, harga pangan, dan juga kualitas hidup masyarakat.
Dalam siaran pers Greenpeace Indonesia tertanggal pada 20 Oktober 2026 dengan tajuk “Hidup Rakyat Makin Sesak, Greenpeace Indonesia Desak Pemerintah untuk Serius Tangani Krisis Iklim”, organisasi tersebut memaparkan hasil riset dengan judul ”Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah”, hasil riset tersebut mengenai dampak krisis iklim terhadap kehidupan masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa,yaitu Jabodetabekjur, Cekungan Bandung (Bandung Raya), dan Kartamantul (Yogyakarta Raya).
Krisis Iklim dan Biaya Hidup Jadi Sorotan
Greenpeace menyoroti berbagai persoalan lingkungan, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, hingga cuaca ekstrem. Menurut organisasi tersebut, kondisi ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus menambah beban ekonomi, terutama bagi kelompok pekerja yang memiliki penghasilan rentan terhadap adanya perubahan cuaca dan kondisi lingkungan.
Misalnya bagi nelayan, perubahan kondisi cuaca dapat mempengaruhi aktivitas melaut dna juga pendapatannya. Sementaraitu, pekerja lapangan, termasuk pengemudi ojek, juga dapat menghadapi gangguan aktivitas akibat cuaca hujan ekstrim ataupun bencana. Greenpeace menilai bahwa persoalan tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi kebijakan pemerintah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM), Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa pemerintah menghormati aksi Greenpeace sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Ia menyatakan isu krisis iklim dan biaya hidup juga menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Mengutip pemberitaan ANTARA pada Rabu, 21 Oktober 2026 “Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden.” ujar Syahganda.
Dengan demikian, aksi tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian sebuah aspirasi publik terhadap arah dari kebijakan pemerintah, khususnya dalam menghadapi persoalan lingkungan dan ekonomi
Evaluasi untuk Tahun Ketiga Pemerintahan
Memasuki tahun ketiga, pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan untuk memastikan seluruh program prioritas berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Di tengah upaya pembangunan, penanganan krisis iklim dan perlindungan lingkungan perhatian.
Jadi warga kampus, capaian dari pemerintah dan kritik dari masyarakat itu dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya. Karena, keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan saja, tetapi juga dampak nyata yang dihasilkan bagi kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keterbukaan terhadap evaluasi juga menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan Indonesia selanjutnya.
Sumber & Referensi:
- Tirto - Rangkuman Demo 2 Tahun Prabowo: Greenpeace hingga Ricuh di Jogja.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2026). Seskab Teddy Bagikan Sekilas Cuplikan Hasil Nyata 2 Tahun Pemerintahan.
- Greenpeace Indonesia (20 Oktober 2026). Hidup Rakyat Makin Sesak, Greenpeace Indonesia Desak Pemerintah untuk Serius Tangani Krisis Iklim.
- WWB (21 Oktober 2026). Greenpeace Kritik Krisis Iklim.